NGAWI – Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan ke depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah tengah menggodok empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mencakup sektor perpajakan, kelembagaan pemerintahan, kesehatan lingkungan, hingga infrastruktur telekomunikasi.
Pembahasan empat regulasi tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi, Kamis (12/11/2026), di aula DPRD setempat. Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, hadir menyampaikan jawaban eksekutif atas pembahasan Raperda, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko.
Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah rencana pembebasan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman dengan omzet kurang dari Rp6 juta setiap bulan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tetap perlu diimbangi dengan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil.
Adapun empat Raperda yang dibahas meliputi perubahan regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), serta pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.
Bupati Ony Anwar Harsono menegaskan, pembaruan aturan pajak dan retribusi merupakan bagian dari pembenahan tata kelola keuangan daerah. Pemerintah ingin memastikan seluruh mekanisme pemungutan memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak membuka ruang perbedaan pemahaman maupun potensi persoalan dalam pelaksanaannya.
“Ini untuk menyesuaikan Perda dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Kita memperbarui definisi, objek pajak, dan tarif retribusi agar tidak ada beda tafsir antara petugas dan masyarakat di lapangan,” jelas Ony.
Penyesuaian tersebut juga menyentuh aspek pelayanan perizinan bangunan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dengan regulasi yang lebih terarah, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kepastian prosedur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tidak hanya berkutat pada persoalan pajak, Pemkab Ngawi juga memandang pembenahan organisasi pemerintahan sebagai bagian penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan daerah.
Melalui Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sejumlah urusan pemerintahan akan ditata kembali. Salah satunya adalah penggabungan urusan ekonomi kreatif ke dalam Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, fungsi dan peran operasional Satpol PP, Damkar, serta BPBD juga menjadi bagian dari penyesuaian kelembagaan tersebut.
Di luar itu, dua Raperda lainnya menyasar persoalan sanitasi masyarakat melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat serta pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi. Kedua sektor tersebut dinilai penting dalam mendukung kualitas lingkungan, ketertiban pemanfaatan ruang, dan perkembangan infrastruktur daerah.
Empat Raperda ini menjadi bagian dari agenda pembenahan kebijakan Pemkab Ngawi. Harapannya, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal, tetapi juga menciptakan birokrasi yang lebih efisien, pelayanan publik yang semakin baik, serta iklim usaha yang tetap berpihak kepada masyarakat kecil.(Hn)
