NGAWI – Keterbatasan fiskal menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pasalnya, proyeksi belanja daerah diperkirakan lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga menimbulkan defisit anggaran sekitar Rp42 miliar.
Berdasarkan proyeksi dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027, pendapatan daerah Kabupaten Ngawi direncanakan mencapai Rp2,002 triliun. Sementara kebutuhan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2,045 triliun.
Kondisi tersebut disampaikan Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, saat menyampaikan nota keuangan kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ngawi terkait pembahasan Raperda APBD 2027.
Dwi Rianto menjelaskan, defisit tersebut akan ditutup melalui pos pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang diproyeksikan sekitar Rp42 miliar.
Selain tingginya kebutuhan belanja, perubahan kebijakan transfer pemerintah pusat juga turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Ngawi mengalami penurunan sekitar Rp28 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penataan ulang terhadap struktur belanja agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.
Menurut Dwi Rianto, langkah efisiensi terutama akan diarahkan pada belanja operasional barang dan jasa. Sementara anggaran yang tersedia diupayakan lebih banyak mendukung belanja modal yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
“Penyesuaian kita lakukan melalui efisiensi, terutama pada belanja operasional barang dan jasa. Kemudian sebagian diarahkan untuk belanja modal yang memiliki dampak lebih besar terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi seluruh kegiatan pembangunan. Pemerintah daerah justru berupaya memastikan program yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat tetap mendapatkan perhatian.
Sektor infrastruktur dan pertanian menjadi salah satu prioritas dalam penataan belanja tersebut. Penguatan infrastruktur di kawasan sentra pertanian dinilai strategis untuk menunjang kegiatan produksi, memperlancar akses petani, serta mendukung distribusi hasil pertanian.
“Belanja kita arahkan agar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat infrastruktur di titik-titik sentra pertanian,” tegas Dwi Rianto.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran akibat perubahan TKD diupayakan tidak menghambat program pembangunan prioritas, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, besarnya kebutuhan belanja pegawai juga menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan postur APBD 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah semakin cermat dalam mengalokasikan anggaran agar ruang fiskal untuk pembangunan tetap terjaga.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, tersebut membahas sejumlah tahapan penting, mulai dari penyampaian nota keuangan kepala daerah, pandangan umum fraksi, jawaban kepala daerah, laporan Badan Anggaran (Banggar), pengambilan keputusan, hingga penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027.
Dengan proyeksi defisit dan penurunan TKD tersebut, penyusunan APBD 2027 menjadi momentum bagi Pemkab Ngawi untuk memperkuat efisiensi, meningkatkan kualitas belanja, serta memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Yn)
