APBD Ngawi tahun 2026 ditetapkan mengalami penurunan drastis setelah adanya kebijakan pengurangan TKD dari pemerintah pusat. Dalam rapat paripurna dua hari di DPRD Ngawi pada 19–20 November 2025, total APBD disahkan sebesar Rp2,07 triliun, di mana lebih dari 50 persen dialokasikan untuk belanja aparatur.
Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menjelaskan bahwa keputusan pusat memangkas transfer hingga Rp257 miliar membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Ia mengingatkan agar pemkab tidak mengabaikan layanan masyarakat, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam evaluasinya, Yuwono menilai Pemkab perlu memperkuat PAD yang saat ini mencapai Rp400 miliar. Peningkatan dapat ditempuh melalui revisi retribusi, pembenahan kinerja BUMD, hingga menekan belanja pegawai. Ia menegaskan agar porsi belanja aparatur dapat kembali ditekan ke angka ideal sekitar 37 persen. Moratorium rekrutmen pegawai serta penyesuaian honorarium dan TPP disebut sebagai langkah yang memungkinkan. Dia juga menyoroti komposisi anggaran 2026, di mana bantuan keuangan mencapai Rp303 miliar sementara belanja modal hanya Rp141 miliar. Meski sebagian besar bantuan keuangan diarahkan untuk DD/ADD, ia meminta agar penggunaannya mendukung target pembangunan serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Menanggapi kritik dewan, Bupati Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa fokus pelayanan publik tetap menjadi prioritas meski anggaran menurun. Ia memastikan proyek infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, irigasi, serta perbaikan 15 persen sekolah rusak tetap dikebut.
Ony menambahkan bahwa layanan kesehatan seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), program penurunan stunting, dan jaminan kesehatan UHC 38 persen akan tetap berjalan. Untuk menguatkan PAD, Pemkab akan mengoptimalkan retribusi sumur dalam, menyesuaikan NJOP, serta meningkatkan pendapatan dari hotel, restoran, dan reklame.
Kolaborasi dengan ATR/BPN dan pemanfaatan citra satelit dilakukan agar perubahan fungsi lahan dapat terdata dan dikenakan retribusi.
Pemkab menargetkan tambahan PAD sekitar Rp100 miliar pada tahun depan, dan berharap pada 2030 bisa mencapai Rp1 triliun. “Dengan PAD murni dan BLUD yang saat ini berada di angka Rp400 miliar, kita optimistis tahun depan minimal bisa menjadi Rp500 miliar,” kata Ony.(Yn)
