RI News, Ngawi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna selama dua hari, Kamis–Jumat (24–25 Juli 2025), bertempat di aula utama DPRD. Agenda utama dalam rapat ini adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda inisiatif DPRD mengenai Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.
Pembahasan perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya, sekaligus sebagai upaya penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat dukungan anggaran terhadap sektor prioritas seperti pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, DPRD juga mengajukan Ranperda inisiatif yang bertujuan untuk mendorong penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ranperda ini diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Ngawi.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa perubahan APBD harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan merata.
“Perubahan anggaran ini harus mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong percepatan infrastruktur. Di sisi lain, hadirnya Ranperda tentang pertanian ramah lingkungan merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem pertanian yang menguntungkan bagi petani sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Rapat paripurna ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang konstruktif dan menjadi pijakan penting dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi, sebelum kedua Ranperda tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah. DPRD Ngawi berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang pro-rakyat, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemajuan daerah.
